Kejari Kab Kediri Beri Penyuluhan Hukum Program PTSL Tahun 2022

    Kejari Kab Kediri Beri Penyuluhan Hukum Program PTSL Tahun 2022
    Roni,S.H selaku Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri juga selaku Ketua Tim LuhKum Program PTSL 2022 agar berjalan aman dan kodusif

    KEDIRI - Dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat pada program reformasi agraria, Kasi Intelijen selaku Ketua Tim Penyuluhan Hukum (Tim Luhkum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri turut menjadi narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum (Luhkum) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 berlangsung Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jumat (22/4/2022).

    Kegiatan Luhkum tersebut juga turut dihadiri oleh Tim Panitia PTSL Tahun 2022 Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Binmas Polres Kediri Kota, Kepala Desa Sukoanyar beserta perangkat desa, perwakilan peserta pemohon PTSL 2022 serta anggota panitia Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL 2022. 

    Roni, S.H selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengatakan, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum juga berperan sebagai lembaga yang menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat melalui penyampaian materi oleh narasumber Kasi Intelijen selaku Ketua Tim Luhkum terkait aturan hukum pelaksanaan PTSL tahun 2022.

    "Kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum terkait Program PTSL Tahun 2022. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Balai Desa Sukoanyar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 6 Tahun 2019 tentang PTSL, SKB Tiga Menteri, dan Perbup Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Persiapan PTSL, " ucapnya.

    Lanjut Roni bahwa program PTSL ini juga mengacu pada Peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan PTSL, serta tentang pemberantasan mafia tanah. 

    "Diharapkan dengan diberikan kegiatan penyuluhan hukum ini, untuk proses pelaksanaan PTSL tahun 2022 di wilayah Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan aman dan kondusif.  Dan, pelaksanaan PTSL tahun 2022 tersebut taat hukum dan tertib administrasi agar terhindar dari permasalahan hukum, " harap Roni.

    Prijo Atmodjo

    Prijo Atmodjo

    Artikel Sebelumnya

    PJU Polda Jatim Cek Vaksinasi di PCNU Gresik

    Artikel Berikutnya

    KAI Daop VII Madiun Bersama Komunitas Rail...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Permendikbudristek 44/2024: Dorong Profesionalisme dan Kesejahteraan Dosen
    Konsekuensi Hukum bagi Jurnalis yang Lakukan Framing, Fitnah, dan Informasi Menyesatkan dalam Publikasi Opini
    Akibat Hukum Jurnalis Berpihak: Ketika Etika dan Hukum Dilanggar demi Kepentingan
    Rekognisi Profesor Melalui Kolaborasi Internasional Universitas Mercu Buana - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
    Lembaga Advokasi Konsumen DKI Jakarta Somasi Apartemen Green Cleosa Ciledug

    Ikuti Kami